Bappeda menggelar Rapat Koordinasi membahas Rencana Kerjasama dengan BPS terkait Pemutakhiran dan Pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rapat ini membahas pentingnya DTSEN versi 2 yang mencangkup penyempurnaan 41 variabel informasi keluarga dan individu guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI, JKN, hingga subsidi energi.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial ditetapkan sebagai koordinator pengelolaan dan pemutakhiran DTSEN di Kota Surakarta, sementara Diskominfo memberikan dukungan penuh dari sisi infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan aplikasi FASIH. Berdasarkan data Bappeda, saat ini masih terdapat sekitar 14.000 keluarga yang belum memiliki hasil pemeringkatan dalam DTSEN, sehingga pemutakhiran data secara berkala dan terintegrasi mendesak untuk dilakukan oleh ASN Pemerintah Kota sebagai bahan masukan bagi BPS. Masyarakat juga diberikan akses melalui Kanal Cek DTSEN di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS untuk melakukan perbaikan data mandiri dengan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan.

Menutup rangkaian rapat koordinasi, seluruh OPD diminta untuk proaktif melaksanakan pemutakhiran data sesuai dengan tugas dan kewenangannnya masing-masing. Setiap perubahan data wajib didukung dengan proses verifikasi dan validasi yang akurat agar alur koordinasi serta tata kelola pemanfaatan basis data sosial ekonomi nasional di Kota Surakarta dapat berjalan optimal tanpa duplikasi penerima manfaat.