Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi skala prioritas dari program pembangunan dari Pemerintah Kota Surakata. Selama masa pandemi dalam dua tahun terakhir ini angka kemiskinan di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Dari data BPS Kota Surakarta tahun 2020, penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 74.030 jiwa atau dengan presentase 9,03%. Pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 48.790 jiwa dengan presentase 9,40%

Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta mengadakan acara "Workshop Pokja Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta" dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta.

Workshop ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 30-31 Mei & 2 Juni 2022 bertempat di Hotel Lodji, Surakarta dan dikuti oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) Kelurahan Se-Kota Surakarta. Pada hari pertama, Senin (30/05) workshop dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta, Ir. Sri Wardhani Purbowijoyo, M.T. Dalam sambutannya, Kepala BAPPEDA Kota Surakarta mengatakan bahwa penguatan Pokja TKPK Se-Kelurahan Kota Surakarta melalui kegiatan workshop ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Surakarta.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber yaitu Lusia Sari Murniati, S.Kom, M.Eng selaku perwakilan dari Dinas Sosial. Dalam paparannya Ibu Lusia Sari Murniati, menjelaskan bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan terlebih mengenai pengelolaan data kemiskinan (E-SIK & DTKS) di Kota Surakarta.

Totok Tavirijanto (Kepala BPS Kota Surakarta) selaku narasumber kedua dalam kegiatan ini turut menjelaskan bagaimana pengukuran kemiskinan yang digunakan BPS Kota Surakarta dalam mengolah data kemiskinan, beliau juga memaparkan bagaimana profil kemiskinan Kota Surakarta.

Narasumber kedua, yaitu Bapak Windy Satriyawan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Beliau menjelaskan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kota Surakarta dan kaitannya dengan kemiskinan. Dari paparan dari Napak Windi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja selaku Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi pengangguran supaya angka kemiskinan di Kota Surakarta tidak meningkat, yaitu antara lain : Layanan penempatan kerja, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.

Acara workshop di hari ketiga ditutup dengan sesi tanya jawab & foto bersama para peserta, narasumber, & panitia.

HARI KEDUA

Hari kedua, Selasa (31/05) kegiatan workshop di fokuskan kepada para peserta dari Pokja Pengaduan TPKK Se-Kelurahan Kota Surakarta. Adapun dua narasumber yang memberikan materi pada Workshop Pokja Pengaduan TPKK adalah Kentis Ratnawati, SH, MM (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statiska dan Persandian) Kota Surakarta serta Lusia Sari Murniati, S.Kom, M.Eng dari Dinas Sosial.

Dalam pemaparannya Ibu Kentis Ratnawati menjelaskan mengenai aplikasi ULAS sebagai salah satu wadah masyarakat untuk melakukan pengaduan mengenai masalah penanganan kemiskinan. "Selama tahun 2022, terkait masalah kemiskinan, per 27 Mei 2022, Dinas Sosial telah menerima 14 aduan mengenai warga miskin & 307 aduan terkait bansos melalui aplikasi ULAS" ucap Kentis Ratnawati.

Pada workshop di hari kedua, Ibu Lusia Sari Murniati, kembali menjadi narasumber untuk membahas mengenai penanganan kemiskinan di Kota Surakarta melalui Pokja Pengaduan TPKK. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana tata cara atau prosedur pengaduan masyarakat mengenai permasalahan kemiskinan secara langsung ke Dinas Sosial atau melalui Pokja Pengaduan TPKK.

HARI KETIGA

Workshop hari terkakhir dilaksanakan pada Kamis(02/06) dengan peserta dari Pokja Kemitraan TPKK Kelurahan Se-Surakarta. Hadir dua narasumber pada hari itu, yaitu Ibu Rina dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bapak Windy Satriyawan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.

Ibu Rina selaku perwakilan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta menjelaskan bagaimana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertumpu pada UMKM. Lebih lanjut beliau juga memaparkan mengenai kondisi perekonomian Kota Surakarta pasca pandemi — banyak pelaku UMKM di Kota Surakarta yang muncul akibat dari pandemi covid 19. Salah satu program dari pemerintah Kota Surakarta mengenai pengentasan kemiskinan adalah lewat stimulus kredit UMKM.