MONITORING DAN EVALUASI PEMBERLAKUAN PPKM BERBASIS MIKRO DAN OPTIMALISASI PERAN SATUAN TUGAS KELURAHAN DALAM PENGENDALIAN PENYEBARAN Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Kota Surakarta
PERIODE (23 FEBRUARI – 8 maret 2021)
Pada tanggal 22 Februari 2021, Pemerintah pusat memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis skala mikro akan diperpanjang mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021 dengan mendasarkan pada ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 04 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Plh. Walikota Surakarta segera menerbitkan Surat Edaran Nomor 067/495 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasi Peran Satuan Tugas Kelurahan Dalam Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surakarta. Pada Surat Edaran kali ini perubahan terletak pada Optimalisasi Peran Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan dalam Pelaksanaan PPKM II yang dilakukan melalui langkah-angkah: 1. Camat mendorong percepatan pembentukan Satgas Covid-19 Tingkat Kelurahan yang melaksanakan fungsi posko, 2. Lurah membentuk dan menetapkan Satgas Jogo Tonggo melalui SK Lurah, 3. Mengoptimalisasi peran Satgas Covid-10 Tingkat Kelurahan dan Koordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali seminggu, 4. Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PPKM Mikro II Tahap II ke Satgas Covid-19 Kota Surakarta periode 1 (satu) kali seminggu. Sehubungan dengan hal diatas, maka untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaan PPKM Mikro II yang diberlakukan sejak tanggal 23 Februari – 08 Maret 2021 dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro II melalui survey masyarakat dan mengkolaborasikan data kasus Covid-19 dari Satgas Covid-19 serta data pelanggaran penegakan disiplin dari Satpol PP Kota Surakarta yang hasilnya dapat di unduh pada link dibawah ini.
© Hak Cipta Bappeda