Rabu, 12 Oktober 2022 Penerimaan Kunjungan Kerja Bappeda Kabupaten Blora di Kota Surakarta dalam rangka studi penanganan permukiman kumuh yang efektif. Penerimaan kunker dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Surakarta. Bappeda Kabupaten Blora ingin mempelajari bagaimana cara Pemerintah Kota Surakarta berproses dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Surakarta dengan harapan dapat menerapkan proses yang dilakukan di Kabupaten Blora. Bagaimana cara dan syarat yang diperlukan agar dapat memperoleh dana melalui CSR, DAK Integrasi, serta bagaimana pola yang digunakan Pemkot Surakarta dalam menangani permukiman kumuh. Dari 467,62 Ha luas kawasan kumuh (SK Walikota Nomor : 032/97.C/1/2016) sekarang menyisakan 118,946 Ha luas kawasan kumuh (Tahun 2021). Kunci utama dalam menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan permukiman kumuh adalah komitmen yang dimiliki oleh Kepala Daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat Readiness Criteria DAK Integrasi serta kolaborasi antar perangkat daerah terkait.